RUU (Rancangan Undang-Undang) Keperawatan Terbaru Pasal 1 - 18

Berikut adalah RUU (Rancangan Undang-Undang) Keperawatan yang sedang diperjuangan di Lembaga Negara DPR-RI oleh teman-teman Perawat maupun Mahasiswa Prodi Keperawatan. Semoga cepat terrealisasi menjadi UU (Undang-Undang) Keperawatan yang menjadi payung hukum bagi kita semua sebagai perawat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ……………………….

TENTANG

KEPERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
  1. Bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
  2. Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
  3. Bahwa profesi keperawatan memiliki peran dan fungsi sangat strategis dalam pembangunan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir (a).
  4. Bahwa keperawatan adalah profesi dibidang kesehatan yang bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pelayanan keperawatan kepada masyarakat dan perlu dijamin serta dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas.
  5. Bahwa pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat secara terus menerus berdasarkan keilmuan yang kokoh, kaidah etik dan nilai moral, serta standar profesi.
  6. Bahwa praktik keperawatan sebagai inti dari pelayanan keperawatan yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada perawat karena keahliannya, yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.
  7. Bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan perawat diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan
  8. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, butir b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, g perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Keperawatan.
Mengingat
  1. Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 20 dan pasal 21 ayat (1)
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
  2. Praktik keperawatan adalah tindakan perawat berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan atau masyarakat pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah keperawatan yang dihadapi.
  3. Asuhan keperawatan adalah rangkaian kegiatan yang bersifat humanistik dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara holistik dalam upaya memandirikan klien untuk merawat dirinya
  4. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan tinggi keperawatan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Perawat terdiri dari perawat vokasional dan perawat profesional,
  6. Perawat professional terdiri dari ners, ners spesialis, dan ners konsultan
  7. Perawat vokasional adalah perawat yang memiliki kewenangan untuk melakukan praktik keperawatan dengan batasan tertentu dengan pengawasan perawat profesional
  8. Perawat profesional adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk melakukan praktik keperawatan profesional secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan profesi lain
  9. Konsil Keperawatan Indonesia adalah suatu badan regulasi profesi perawat yang bersifat otonom, mandiri dan non struktural yang selanjutnya disebut konsil
  10. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang perawat untuk menjalankan praktik keperawatan di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
  11. Registrasi adalah pencatatan resmi oleh konsil terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempuyai kualifikasi tertentu lainnya, serta diakui secara hukum untuk melaksanakan profesinya.
  12. egistrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  13. Surat Tanda Registrasi Perawat selanjutnya disebut STRP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kepada perawat yang telah diregistrasi
  14. Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan
  15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat yang digunakan untuk pelayanan keperawatan.
  16. Klien adalah individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
  17. Organisasi profesi keperawatan adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia disingkat PPNI.
  18. Kolegium keperawatan adalah kelompok perawat profesional sesuai bidang keilmuan keperawatan yang pembentukannya difasilitasi oleh organisasi profesi keperawatan.
  19. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan keperawatan dilaksanakan berazaskan Pancasila dan berlandaskan pada nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberi pelayanan keperawatan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan keperawatan bertujuan untuk:

  1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada klien dan perawat.
  2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.

BAB III

LINGKUP KEPERAWATAN

Pasal 4

Bagian kesatu
Peran dan Fungsi Perawat
  1. Peran utama perawat dalam melakukan tugasnya adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan, pengelola pelayanan keperawatan dan atau kesehatan, pendidik, peneliti.
  2. Fungsi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dilaksanakan secara mandiri dan atau berkolaborasi.

Pasal 5

Bagian kedua
Praktik Keperawatan
  1. Praktik keperawatan dapat dilaksanakan diberbagai difasilitas kesehatan yang diberikan melalui asuhan keperawatan untuk klien individu, keluarga, kelompok, masyarakat dalam menyelesaikan masalah keperawatan dan atau masalah kesehatan sederhana dan komplek.
  2. Asuhan keperawatan dapat dilakukan melalui tindakan keperawatan mandiri dan atau kolaborasi dengan tim kesehatan dan atau dengan sektor terkait lain
  3. Tindakan mandiri keperawatan antara lain adalah:
    1. Melakukan terapi keperawatan, observasi keperawatan, terapi komplementer, penyuluhan kesehatan, nasehat dan konseling, advokasi, dan edukasi dalam rangka penyelesaian masalah keperawatan dan atau kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan klien.
    2. Memberikan pengobatan terbatas dan tindakan medik terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
    3. Melaksanakan pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal
      sesuai Program Pemerintah.
  4. Melaksanakan tugas limpah dari tenaga kesehatan lain dalam pelaksanaan program pengobatan dan atau tindakan medik tertentu.
  5. Tindakan kolaborasi keperawatan dengan tim kesehatan lain atau dengan sektor terkait lain mencakup pembuatan dan pelaksanaan program kesehatan lintas sektoral, lintas program dan lintas profesi untuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat
  6. Perawat melakukan praktik keperawatan di fasilitas kesehatan dan tempat Praktik Mandiri Keperawatan, meliputi:
    1. Praktik keperawatan di sarana kesehatan adalah asuhan keperawatan profesional yang diberikan oleh Perawat Profesional dan atau bersama perawat vokasional.
    2. Ketentuan mengenai rasio dan jumlah tenaga perawat profesional dan vokasional di sarana kesehatan diatur dalam peraturan konsil.
    3. Praktik mandiri keperawatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
    4. Praktik keperawatan dapat dilakukan dalam pelayanan keperawatan di rumah
  7. Melaksanakan program pemerintah dalam bidang kesehatan

Pasal 6

Wewenang Perawat
  1. Kewenangan perawat adalah:
    1. Menetapkan diagnosis keperawatan
    2. Merencanakan tindakan keperawatan
    3. Melaksanakan tindakan keperawatan
    4. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan
    5. Melakukan rujukan klien
    6. Menerima konsultasi keperawatan
    7. Melakukan pelayanan keperawatan dan atau kesehatan dirumah
    8. Memberikan pengobatan terbatas dan tindakan medik terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Melaksanakan tugas limpah
  3. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangan.
  4. Dalam keadaan luar biasa atau bencana, perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.
  5. Untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan, perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai perawat dengan ketetapan pemerintah daerah setempat.
  6. Kewenangan perawat vokasional dan profesional lebih rinci diatur dalam peraturan konsil.

BAB IV

KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan

Pasal 7

  1. Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud pada Bab II Pasal 3, dibentuk Konsil Keperawatan Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Konsil.
  2. Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 8

Konsil berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil

Pasal 9

Konsil mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, pengawasan dan pembinaan perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

Pasal 10

  1. Konsil mempunyai tugas:
    1. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat;
    2. Mengesahkan standar pendidikan perawat
    3. Membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat.
  2. Standar pendidikan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, dibuat dan di usulkan oleh kolegium keperawatan.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Konsil mempunyai wewenang:

  1. Menyetujui atau menolak permohonan registrasi perawat
  2. Menetapkan seorang perawat kompeten atau tidak melalui mekanisme uji kompetensi
  3. Menetapkan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu keperawatan yang dilakukan perawat dan menetapkan sanksi
  4. Mengesahkan standar pendidikan profesi keperawatan yang dibuat oleh kolegium
  5. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan program pendidikan profesi keperawatan berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 13

  1. Susunan pimpinan konsil terdiri dari:
    1. Ketua merangkap anggota
    2. Wakil ketua merangkap anggota
    3. Ketua- ketua Komite merangkap anggota.
  2. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
    1. Komite uji kompetensi dan registrasi
    2. Komite standar pendidikan profesi
    3. Komite praktik keperawatan
    4. Komite disiplin keperawatan
  3. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1
    (satu) orang Ketua Komite merangkap anggota.

Pasal 14

  1. Ketua konsil dan ketua komite adalah perawat dan dipilih oleh dan dari anggota konsil.
  2. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan ketua Komite diatur dalam peraturan konsil

Pasal 15

  1. Komite Uji Kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan uji kompetensi dan proses registrasi keperawatan.
  2. Komite standar pendidikan profesi mempunyai tugas memvalidasi standar pendidikan profesi yang disusun oleh kolegium keperawatan.
  3. Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu praktik Keperawatan dan menetapkan kebutuhan praktik keperawatan.
  4. Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas melindungi klien melalui pembinaan kepada perawat dan menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu keperawatan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja komite-komite diatur dengan Peraturan Konsil

Pasal 16

  1. Keanggotaan Konsil terdiri dari unsur-unsur wakil Pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat.
  2. Jumlah anggota Konsil 12 (dua belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
    1. Anggota yang ditunjuk adalah 9 (sembilan) orang terdiri dari:
      1. Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2 (dua) orang;
      2. Kolegium keperawatan 1 (satu) orang;
      3. Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 1 (satu) orang;
      4. Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang;
      5. Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang;
      6. Tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
      7. Kementerian kesehatan 1 (satu) orang;
      8. Kementerian pendidikan nasional 1 (satu ) orang
    2. Anggota yang dipilih adalah 3 (tiga) perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat, tengah, timur) Indonesia.

Pasal 17

  1. Keanggotaan Konsil ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dengan rekomendasi organisasi profesi
  2. Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil harus berdasarkan usulan dari organisasi profesi
  3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil diatur dengan Peraturan Presiden.
  4. Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya, dengan memperhatikan sistem manajemen secara berkesinambungan.

Pasal 18

  1. Anggota Konsil sebelum memangku jabatan terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah.
  2. Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Posting berlanjut dengan Sumpah janji Perawat berlanjut Pasal 19 dan seterusnya

Logo PPNI

Sumber : Serpihan Ilmu Pengetahuan

11 komentar RUU (Rancangan Undang-Undang) Keperawatan Terbaru Pasal 1 - 18

Anonymous Pada: Thursday, February 28, 2013 permalink Delete

setelah membaca rancangan UU keperawatan ini selintas, saya banyak melihat banyak kekurangan2nya. dapat saya sebutkan ada suatu over convident dari kalangan perawat akan kewenanganya, kolaborasi harus dilaksanakan,bukan dapat dilaksanakan( seperti dalam kalimat), kerjasama dengan organisasi kesehatan lainnya harus dilaksanakan !, kewenangan pekerjaan harus jelas batasanya , seperti pekerjaan keperawatan kebidanan tidak boleh diambil karena itu adalah kewenangan Bidan atau perawat Bidan, dalam melaksanakan tugasnya sebaiknya selalu dibawah pengawasan dokter yg empunya Diagnosis pasien, sedang obat2an harus dibawah pengawasan Apoteker, jadi kesimpulanya janganlah hendaknya ada Undang2 malah membuat semakin kacau yg mana wewenang dokter, mana wewenang bidan, mana wewenang sanitarian, mana wewenang perawat, jadi harus sinkron dan duduk bersama dalam membuat Undang2 ini agar terjadi jalinan kerjasama yg tujuanya demi kepentingan pasien

Anonymous Pada: Thursday, February 28, 2013 permalink Delete

pada kenyataannya di lapangan, memang semua "tugas" = = pekerjaan-pekerjaan,, beban-beban itu dipikul perawat bro...saat ini posisi perawat itu bagaikan babu, kacung, jongos dll,dll.perawat tertindas, profesi perawat terdzolimi.Beban pekerjaan ditibankan ke perawat sementara kewenangan dikebiri. Jadi tidak berlebihan kalau undang-undang keperawatan mengisyaratkan seperti itu.Saya setuju kita harus duduk bersama, tapi apakah selama ini dalam membuat undang2 perawat diajak duduk bersama?

Anonymous Pada: Thursday, March 14, 2013 permalink Delete

Memang menyedihkan melihat posisi perawat di Indonesia, terutama dari sisi kesejahteraan, dan wilayah kerja yang campur aduk. Saya walaupun bukan perawat sangat mendukung perjuangan melalui RUU ini.
Tapi harus diingat, jangan sampai UU keperawatan yang punya niat baik ini tidak mencantumkan detil kewenangan profesi perawat yg diperbolehkan,yang hanya akan memperparah tumpang tindih kewenangan antar paramedis, kalo bisa poin demi poin kewenangan perawat di cantumkan,misal : banyak di daerah2 terutama di Jawa Tengah, seorang perawat bertindak bagaikan dokter, mendiagnosa, membuat resep,memberi obat (bukan jenis terapi dasar bahkan bukan emergency) bahkan melakukan operasi minor (dan kadang operasi berisiko yang sebetulnya hanya boleh dilakukan di RS dan oleh Spesialis), memberi infus di rumah pasien,tanpa pengawasan (dan mereka bukan dalam rangka kerja di puskesmas, sehingga ada pelimpahan wewenang dari dokter tapi mereka praktek sendiri), yang lebih parah banyak yang tidak memasang plakat nama, jadi masyarakat mengira mereka dokter.
Hal-Hal seperti ini, sudah melanggar etika profesi dan beresiko terjadi perselisihan antar paramedis dan semoga UU Keperawatan dapat mengatur dan memberi sanksi pada yang melanggarnya.

perawatluka Pada: Saturday, March 16, 2013 permalink Delete

Semoga UU keperawatan cepat disahkan..,,salam perjuangan dari perawatluka.com

Anonymous Pada: Monday, March 18, 2013 permalink Delete

Memang semua nya ada batas tentang mana tugas perawat mana tugas dokter dan mana tugas bidan jika kita bekerja sesuai tugas masing2 maka dokter juga harus berada disis paien selama 24 jam selayak sprti yg dijlnkan seorang perawat tapi kenyataan dilapangan dokter cuma dtng mengevaluasi keadaan pasien mentukan dosis dan selesai itu dokter pergi lagi,mana coba yang lbie setia berada di samping pasieng.....

holik effendi Pada: Thursday, March 21, 2013 permalink Delete

Mendukung dengan Di sahkannya Undang - Undang keperawatan ,Di sisi lain kita harus mempersiapkan sdm yang berkualitas Dan profesional,yaitu tenaga perawat pelaksana yg mempunyai kompetensi dalam melakukan tindakan keperawatan serta asuhan keperawatan secara komprehensif serta mempersiapkan para pemimpin keperawatan yg mempunyai pandangan & wawasan yg luas haus akan ilmu & pengetahuan dengan berlatar belakang pendidikan magister keperawatan, magister manajemen rumah sakit,hukum,ekonomi dan disiplin ilmu yg lain.




Anonymous Pada: Friday, April 05, 2013 permalink Delete

iya-menurut saya perawat lbh susah kerjax drpd dokter

Anonymous Pada: Friday, April 05, 2013 permalink Delete

hemmm---amiin & semoga uu keperawatan nantinya dapat memberi manfaat kepada perawat & masyarakat. dan tentunya juga semoga tidak sampai menimbulkan konflik

Anonymous Pada: Friday, April 05, 2013 permalink Delete

Saya doakan semoga UU Keperawatan segera disahkan...

WilBinaul Pada: Wednesday, April 10, 2013 permalink Delete

Tentunya dengan disyahkannya UU ini antara perawat dan dokter bersama-sama dan bekerja sama meningkatkan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat kita.

Mustamar Sutan Pada: Tuesday, April 30, 2013 permalink Delete

Sebenarnya tugas dokter berbeda dengan tugas perawat dimana me D/ penyakit sedang perawat membuat D/ parawatan, yang jadi problem tampak memang kewenangan memberi obat, kalau shock anafilaktik siapa yang harus bertanggung jawab? dokter atau perawat. Disini masih rancu kalau D/Penyakit sudah jelas dan Th/ sudah ditentukan maka memang tugas perawat yang menampingi pasien, sebab kalau dokter ikut mendampingi maka kemerdekaan perawat dalam merawat pasien menjadi terganggu, dan kalau ada salah tindakan perawatan siapa yang bertanggung jawab?. Maka memang istitusi rumah sakit harus dengan rinci membuat hospital by low. Kalau memberi obat yg berdasarkan D/ penyakit hak penuh dokter, sedang obat yang menyangkut keperawatan memang jadi tanda tanya? apakah pemberian Parasetamol termasuk obat keperawatan? Sebab demam gejala penyakit yang etiologinya banyak, atau pemberian diasepam apakah masuk obat keperawatan? sebab kejang/gelisah banyak penyebabnya. Maka kewenang pemberian obat diinstitusi tidak termasuk kewenang keperawatan, bahkan di masyarakat kalau dokter ada disitu maka kewenangan memberi obat harus dikaji. Sebelum RUU ini di jadikan UU fakar Parmasi, Farmakologi, Kedokteran dalam segala bentuk spesialis harus didengarkan pendapatnya.

Post a Comment

Back To Top